Suara Lokal dalam Sastra Indonesia

Asarpin*
http://www.lampungpost.com/

SEJARAH kesusastraan abad ke-20 sangat dipengaruhi interaksinya dengan kolonialisme. Pada dasawarsa pertama Orde Lama, sastra Indonesia diwarnai sikap yang mendua: Sikap antara keharusan mengembangkan nilai-nilai lokal dan kekhawatiran terhadap identitas di baliknya. Ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi di India dan Afrika, di mana sastra lokal pada 1950–1960-an menjadi strategi perlawanan terhadap kanon sastra Eropa.

Dasawarsa pertama Orde Baru, karya-karya sastra yang terbit mulai banyak menyuarakan sastra daerah meskipun tema pokok yang dibahas belum menunjukkan pergeseran. Novel-novel yang terbit pada paro pertama hingga pertengahan 1970-an, menampilkan serentetan gejala lokal melukiskan tatanan sehari-hari, seperti keluarga, kepercayaan, ritual, dan kebiasaan sebuah komunitas. Hal ini bisa ditelusuri dalam novel Upacara (1978) karya Korrie Layun Rampan, Khotbah di Atas Bukit (1976), cerpen “Suluk Awang-Uwung” (1975), Makrifat Daun, Daun Makrifat (1977) karya Kuntowijoyo, sekadar menyebut beberapa contoh. Memasuki dasawarsa pertama 1980-an, suara lokal dalam sastra Indonesia masih berkutat pada persoalan nilai tradisional dan modern dan belum mampu melahirkan sastra lokal sebagai strategi kultural dalam mengimbangi sastra pusat. Kecuali novel tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer, Burung-burung Manyar (1981), dan Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa (1983) karya Y.B. Mangunwijaya, Bako (1983) karya Darman Moenir, trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (1982) karya Ahmad Tohari, untuk menyebut beberapa contoh, masih berkutat pada persoalan ritual, agama, dan kekerabatan.

Novel Bumi Manusia (1980) secara simpatik Pram menampilkan watak Minke yang lebih menyukai bahasa Melayu ketimbang bahasa Jawa dan Belanda meskipun ia menguasai kedua bahasa itu. Pramoedya menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai salah satu faktor penyatuan bangsanya dalam tetralogi ini. Dia mengutarakan pandangan ini melalui watak-watak yang muncul dalam karya ini, khususnya watak Minke. Pada awal ceritanya, Minke dilukiskan menulis makalah untuk sebuah surat kabar dalam bahasa Belanda daripada bahasa Jawa dan bahasa Melayu karena dia menerima pendidikan di HBS (Hogere Burger School).

Namun, watak Minke menunjukkan dengan keras ia ingin menulis dengan bahasa Melayu, bukan Jawa apalagi Belanda. Bahasa dalam Bumi Manusia menjelma sebagai sebuah perlawanan atau siasat kolonialisme dan kekuasaan kaum feodal. Ini terlihat dengan jelas lewat dialog tokohnya, “Sekali Tuan mulai menulis Melayu, Tuan akan cepat dapat menemukan kunci. Bahwa Tuan mahir berbahasa Belanda memang mengagumkan. Tetapi bahwa Tuan menulis Melayu, bahasa negeri Tuan sendiri, itulah tanda kecintaan Tuan pada negeri dan bangsa sendiri…. Siapa yang mengajak bangsa-bangsa pribumi bicara kalau bukan pengarang-pengarangnya sendiri seperti Tuan?” (hlm. 104).

Watak utama Minke digambarkan Pram sebagai seorang pelopor yang amat menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan dalam surat kabar dan organisasi-organisasi baru. Bahasa Melayu sudah lama berfungsi sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, baik yang mengenal aksara maupun masih niraksara. Dengan demikian, bahasa Melayu dapat mengambil peranan penting di kepulauan Nusantara. Apabila Minke bertemu Ketua Cawangan Palembang Syarikat Dagang Islamiah dalam perjalanan yang diadakan untuk melihat perkembangan organisasi itu dari dekat, ia menjelaskan perlunya menggunakan bahasa Melayu seperti terungkap dalam novel Jejak Langkah (1985).

Munculnya perdebatan sastra kontekstual pada pertengahan 1980-an tak bisa dilepaskan dengan novel tetralogi. Sejak munculnya karya tetralogi dan disambut perdebatan sastra kontekstual, terjadi perubahan cukup radikal dalam menyuarakan identitas lokal dalam sastra Indonesia. Pendukung sastra kontekstual mempersoalkan universalisme dalam sastra Indonesia lantaran terlalu memusatkan perhatian pada kehidupan kota. Munculnya sastra kontekstual sekaligus berusaha menjawab konsep politik negara integralistik Orde Baru. Pendukung sastra kontekstual mengusulkan sastra seharusnya lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan atau anasir-anasir lain di luar wacana pusat.

Namun, komitmen sosial yang ditawarkan sastrawan pendukung sastra kontekstual, tidaklah seekstrem yang terjadi di Afrika. Mereka tidak melarang penggunaan istilah universal dalam diskusi-diskusi tentang sastra, seperti fenomena yang pernah dikemukakan Chinua Achebe dalam Colonialist Critism di Afrika. Penggagas sastra kontekstual di Indonesia hanya menawarkan estetika alternatif sebagai pengimbang estetika mainstream sastra universal. Mereka menjawab universalisme tidak dengan esensialisme yang radikal, apalagi mencoba membatasi gagasan universalisme dengan cara sempit yang membahayakan.

Beberapa tahun kemudian, terutama pada awal 1990-an, suara lokal dalam sastra Indonesia tampil kembali seiring munculnya perdebatan posmo yang mempersoalkan apakah sejarah sastra nasional Indonesia sebatas satu narasi besar atau apakah sebenarnya ada banyak narasi kecil dengan keragaman yang juga harus dicatat dan diapresiasi kalangan sastrawan. Namun, alih-alih menawarkan estetika alternatif bagi sastra lokal atau sastra daerah, posmo justru mengundang bahaya yang mengancam.

Bahaya yang mengancam untuk, seperti pernah ditegaskan teoritikus poskolonial, Bill Ashcerift, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin dalam buku Menelanjangi Kuasa Bahasa (2003), mengajak kita menyerap kembali kebudayaan lokal ke dalam internasionalis dan universalis yang baru. Karena itu, ketiga teoretikus pascakolonial itu membedakan apa yang disebut postmodernisme dengan poskolonialisme, baik dari segi misinya, sumber inspirasinya, maupun watak keduanya.

Dorongan mengumpulkan kembali warisan-warisan sastra daerah dalam karya-karya sastra Indonesia pada 1990-an terus berlanjut lewat dekolonisasi kebudayaan dan kehendak kembali pada bahasa-bahasa dan mode-mode lokal prakolonial. Ini ditunjukkan beberapa karya yang muncul di era reformasi. Pergeseran warna lokal dalam bentuk bahasa, suara, konsep, ujaran, menjadi hal yang sangat penting yang menandakan era ini. Suara lokal tampil lebih radikal, berani, dan terang-terangan menggugat wacana pusat (dalam arti politik maupun budaya).

Dalam periode ini bermunculan komunitas-komunitas sastra daerah atau sastra kepulauan dengan semangat yang terlalu jauh dan nyaris berlebihan menolak universalisme melalui esensialisme ekstrem. Dalam cerita pendek yang muncul pada periode ini, suara lokal dapat ditelusuri dalam cerpen “Gerundelan Wong Tegal” (1999) karya Nurhidayat Poso, “Tambo” (2000) karya Gus tf. Belum lagi strategi yang digunakan lewat esai-esai yang secara sengaja mengampanyekan pentingnya kembali ke nilai-nilai lokal.

Beberapa novel juga tak ketinggalan mengusung semangat kelokalan, seperti Tarian Bumi (2000) karya Oka Rusmini, yang menggugat habis-habisan tradisi Bali seraya menampik pandangan “asing” yang mengeksploitasi tradisi lokal. Novel Gelombang Sunyi (2001) karya Taufik Ikram Jamil tak ketinggalan menyemarakkan suara lokal, ekspresi identitas Melayu, dan menggugat sastra nasional yang memusat. Karya Taufik Ikram Jamil ini mengingatkan saya pada maklumat sastra poskolonial yang pernah dikemukakan penyair dan novelis Ghana, Kofi Awoonor, “Sastrawan harus kembali ke sumber-sumber lokal mereka untuk mendapatkan inspirasi.”

Dalam Tarian Bumi, Oka Rusmini menampilkan warna lokal lewat tokoh bernama Luh Kambren yang merasa muak terhadap tingkah-polah orang-orang asing sebagai ancaman terhadap perempuan Bali. Kambren merasa orang asing telah mengobjektivikasikan tubuhnya sebagai lambang keindahan Bali (hlm. 86). Sikap Kambren terhadap pusat sarat dengan kekecewaan. Kalaupun ada sikap cinta Tanah Air yang ditampilkan lewat karakter tokoh-tokohnya, itu lebih mengacu pada tanah Bali, sebagaimana dalam salah satu pernyataan Kambren yang dengan seni tarinya mengharapkan apa yang diperbuatnya bagi tanah air Bali-nya dihargai.

Novel Gelombang Sunyi menyuarakan sikap kecewa terhadap pusat dan dengan tegas mengemukakan penilaian yang positif terhadap sastra lokal (Melayu). Tak bisa dibantah suara kemarahan dan rasa frustrasi dengan pemerintah pusat dan perusahaan swasta nasional, yang telah menghancurkan kohesi dan tatanan sosial masyarakat Melayu (Riau) dan kekerasan aparat sangat nyata dalam novel ini. Dalam Tarian Bumi dan Gelombang Sunyi, suara lokal menjadi semacam strategi kultural, untuk tidak menyebut sebagai tandingan, terhadap sastra nasional. Kedua novel ini sudah keluar dari kecenderungan novel 1970-an yang hanya menampilkan gejala lokal berupa keluarga, kepercayaan, upacara, dan kebiasaan rohani sebuah komunitas. Suara lokal diubah menjadi sebuah identitas linguistik, budaya, dan sejarah yang merupakan ciptaan bebas manusia menurut kurun waktu dan tempat yang juga berubah-ubah.

Tujuan penggunaan bahasa lokal, suara, konsep, istilah, diksi, dan bentuk-bentuk lokal lainnya, untuk mengembangkan kembali motif-motif dan bentuk-bentuk yang sudah ada ke dalam suatu keseluruhan yang artistik dan estetik, sehingga si pengarang pada akhirnya dikembalikan kepada perasaan komunitas, kepada resolusi; usaha pengembalian ketenangan dan keheningan.

Perincian tentang suara lokal atau warna lokal dalam karya-karya di atas mampu mengelak dari pemaparan secara entografis. Masalah identitas “aku” (nyak), “kami” (sikam), dan identitas “mereka” (tiyan) justru mampu memberikan cara pandang yang arif menyikapi masalah keragaman. Karya-karya itu tidak mengajak pembaca memuja semangat primordialisme–seperti sering dikhawatirkan selama ini–melainkan menawarkan sisi kreatif yang lentur mengolah khazanah sastra yang bertebaran di belahan bumi Nusantara.

Sampai di sini, novel Bumi Manusia, Jejak Langkah, Tarian Bumi, dan Gelombang Sunyi yang dikemukakan di atas sama sekali bukan suara etnosentrisme atau sektarianisme, melainkan ke-Melayu-an dan ke-Bali-an lewat bahasa, suara, budaya, konsep, ujaran, dan sejarah. Ini menunjukkan semacam konsep identitas yang lebih lincah, fleksibel, lentur, lebih gampang disesuaikan dengan keadaan zaman yang berubah. ***

*) Peminat kajian budaya.