Seabad sang Penyelamat NKRI

Bernando J. Sujibto

100 Tahun Mohammad Natsir

Memang tidak berlebihan jika akhirnya presiden pertama RI Soekarno menyebut Mohammad Natsir atau Pak Natsir, sapaan akrabnya, sebagai Penyelamat NKRI. Pak Natsir adalah seorang tokoh kunci dan pejuang yang gigih mempertahankan negara kesatuan RI. Berkali-kali Natsir menyelamatkan Republik dari ancaman perpecahan. Pada tahun 1949 ia berhasil membujuk Syafruddin Prawiranegara, yang bersama Sudirman merasa tersinggung dengan perundingan Rum-Royen, untuk kembali ke Jogjakarta dan menyerahkan pemerintahan kembali kepada Soekarno-Hatta.

Spirit NKRI Natsir juga ditunjukkan ketika Aceh mau melepaskan diri dari kesatuan republik ini pada Januari 1951. Sikap keras sang tokoh kemerdekaan Aceh, Daud Beureuh yang menolak bergabung dengan Sumatera Utara, akhirnya ‘melunak’ ketika berunding dengan Natsir karena kesalehan dan keteladanan Natsir yang terpancar teguh dan menjadi keyakinan bagi sosok Daud Beureuh.

Dalam konteks realitas bangsa dan negara Indonesia sekarang warisan Pak Natsir akan selalu menjadi topik hangat terkait melemahnya rasa kesatuan bangsa sebagai akibat rongrongan reformasi yang kebablasan. Kita pun harus kembali belajar bagaimana spirit persatuan itu tetap terangit (imaged) dalam setiap diri bangsa Indonesia.

Jika Natsir masih hidup sejarah kesatuan republik ini tentu masih utuh seperti sedia kala. Pemekaran wilayah saja pasti akan menjadi harga mahal apalagi hendak lepas dari NKRI seperti kasus di Timor-Timor (sekarang Timor Leste) atau pulau-pulau kecil seperti Sipadan yang telah menjadi hak Malaysia. Meskipun dengan berbagai alasan dan jajak pendapat yang akhirnya pemerintah kita kalah dalam mempertahankan NKRI, berpisahnya Timor-Timor dan Sipadan dari NKRI tentu telah menjadi ironi tersenbdiri yang menggodam benak bangsa kita semua. Kesatuan republik ini yang telah diperjuangkan oleh founding fathers musti harus dijaga keutuhannya demi kebesaran—multikultur, multi etnik, dan multi agama—yang telah menjadi cirikhas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia.

Pak Natsir memang telah berpulang 15 tahun silam, tepatnya pada 06 Februari 1993. Namun spirit kebangsaan yang telah ditunjukkan semasa hidupnya dalam mengisi tampuk penting pemerintahan harus menjadi bahan refkeksi bagi generasi masa depan Indonesia. Perilaku kesehariannya yang sederhana dan sopan harus dijadikan cambuk bagi para punggawa pemerintahan kita. Yang diajarkan Pak Natsir bukan topeng-hedon yang menjadi bungkus bagi material semata, tetapi keteguhan komitmen dan spirit taat hukum negara adalah domain pertama yang harus ditunjukkan oleh pembesar negara ini. Kta memang telah terlampau jauh meninggalkan jasa dan tauladan yang banyak sekali diajarkan para pendahulu bangsa dan negara ini.

Kesederhanaan Pak Natsir ditunjukkan dalam kondisi dan jabatan apapun. Kita bisa menyimak pengakuan George McT Kahin, Guru Besar Sejarah Indonesia di Cornell University tentang kebersahajaan sosok Natsir. Kenang Kahin, “saat pertama kali berjumpa dengannya di tahun 1948, pada waktu itu ia Menteri Penerangan RI, saya menjumpai sosok orang yang berpakaian paling camping (mended) di antara semua pejabat di Yogyakarta; itulah satu-satunya pakaian yang dimilikinya, dan beberapa minggu kemudian staf yang bekerja di kantornya berpatungan membelikannya sehelai baju yang lebih pantas, mereka katakan pada saya, bahwa pemimpin mereka itu akan kelihatan seperti ‘menteri betulan’”.

Mungkin sebagian orang mudah menganggap sikap Natsir dalam kondisi seperti itu dinilai agak ‘naif’. Jauh sebelum anggapan itu dicampakkan, kita harus menyadari bagaimana realitas kehidupan bangsa dan negara kita pada masa awal kemerdekaan itu. Natsir jauh menyadarinya tanpa rasa rendah diri dan malu meskipun dirinya telah diangkat menjadi Menteri Penerangan.
Kegitan politik putra kelahiran Kampung Jembatan Berukir, Kecematan Lembah Gumanti, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 ini semakin menonjol sesudah dibukanya kesempatan mendirikan partai politik pada bulan November 1945. Bersama tokoh-tokoh Islam lainnya seperti Sukiman dan Mohammad Roem, dia mendirikan partai Islam Masyumi, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Badan Pekerja KNIP. Dalam kabinet Syahrir I dan II (1946-1947) dan dalam kabinet Hatta 1948 Natsir ditujuk sebagai Menteri Penerangan.

Kiprah Natsir di ranah politik semakin terlihat utamanya ihwal spirit terbentuknya NKRI. Pada 3 April 1950, sebagai anggota parlemen, Natsir mengajukan mosi dalam Sidang Parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat). Mosi itulah yang dikenal sebagai ”Mosi Integral Natsir”, yang memungkinkan bersatunya kembali 17 Negara Bagian ke dalam NKRI. Inilah satu capaian Natsir dalam karir politik yang harus diteladani bagi bangsa ini ke depan.

Untuk saat sekarang memperingati sosok Natsir, yang juga dikenal sebagai negarawan sejati, mempunyai nilai urgen di tengah kondisi bangsa dan negara yang semakin kacau-balau; inkonsisten terhadap setiap kebijakan yang diambilnya, dan kehilangan kepercayaan terkait wakil di tubuh pemerintahan yang semakin bobrok dan tak bermoral. Sehingga keberadaan negara ini ibarat tanpa peran pemerintahan (disebut etats sans gouvernement seperti dalam analisis Daniel Thürer, professor hukum International di Universitas Zurich), kata lain dari negara yang gagal (failed states) yang seringkali kehilangan kontrol dan determinasi tentang pentingnya pembangunan kesejahteraan rakyat.

Kondisi bangsa dan negara kita sekarang sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan problem kehidupan di masa Natsir hidup berjuang. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi kehidupan bangsa pada awal kemerdekaan—di mana kata ’Indonesia’ masih berupa pendar-bayangan, teranggit (imaged) dalam keluhuran sikap para founding fathers seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Natsir sendiri di bawah tekanan masa kolonial. Meskipun nama terakhir dalam buku sejarah Indonesia banyak dilupakan dan tereduksi oleh kepentingan politik yang berkembang sejak awal republik ini tertatih. Hal itu bisa dibuktikan secara kasat mata di mana hingga hari ini Natsir masih belum jelas sematan gelar pahlawan seperti yang dijanji-janjikan oleh pemerintah sejak tahun kemarin. Inilah salah satu ironi bagi Indonesia, suatu negara yang besar tetapi tidak mampu menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah ikut serta membesarkannya.

Namun demikian nilai kepahlawanan tidak bisa ditaksir dengan takaran materi semata. Bagaimanapun Natsir dengan sendirinya telah menjadi pahlawan di benak bangsa dan negara sebelum diresmikan sebagai pahlawan oleh pemerintah. Keteladanan dan spirit sang teknokrat ini kalau boleh dibilang telah menjadi tiang penyanggah bagi kekokohan persatuan Indonesia sepanjang masa. Bagi Natsir persatuan NKRI adalah harga mati dan sekarang generasi harus meneruskan cita luhur itu, semahal apapun realitas sosial yang telah melegonya.

Begitulah. otoritarianisme Soeharto berimbas pada dirinya sehingga pada tahun 1980 segala macam kegiatan, termasuk bepergian ke luar negeri dicekal karena ia terlibat dalam kelompok petisi 50 yang mengeritik pedas pada masa kejayaan Orba. Ternyata akibat kelaliman rezim Orba ini pula jasa-jasa luhur pak Natsir bagi bangsa dan negara direduksi demi kepentingan politis Orba sehingga sosok yang dikenal alim beragama dan gigih dalam setiap perjuangan demi NKRI ini dilupakan untuk disemati sebagai pahlawan bangsa dan negara.
Namun demikian Pak Natsir tetap menjadi pahlawan kami, bangsa Indonesia...