PEREMPUAN DALAM NOVEL PEREMPUAN

Maman S Mahayana
http://mahayana-mahadewa.com/

“Kebangkitan Novelis Pria” demikian judul berita Harian Republika yang mewartakan pengumuman Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2006 (18 Maret 2007, hlm. B10). Rupanya, judul berita itu hendak menegaskan kembali pernyataan Ketua DKJ, Marco Kusumawijaya, “Kenyataan ini sekaligus menepis anggapan masa depan sastra Indonesia berada di bawah dominasi penulis perempuan.” Sebelumnya, harian Seputar Indonesia (11 Maret 2007, hlm. 13), menulis judul “Jeda Dominasi Sastra Hawa” yang pemberitaannya tidak jauh berbeda. Di sana, juga dikutip pernyataan Ketua DKJ. “Menurutnya, dominasi kaum laki-laki dalam perhelatan kali ini sekaligus menepis anggapan bahwa masa depan sastra Indonesia sangat bergantung pada kaum perempuan.”

Jika benar pernyataan itu sebagaimana yang dikutip kedua suratkabar itu, maka secara subjektif, saya menangkap kesan adanya semacam masalah yang justru bukan jatuh pada segi kualitas, melainkan pada persoalan gender. Seolah-olah, kiprah kaum perempuan dalam kesusastraan Indonesia –dan mungkin juga dalam bidang lain—dipandang sebagai ancaman akan posisi—dominasi (: kekuasaan) laki-laki. Seolah-olah lagi, isu penting sastra Indonesia adalah perkara gender, dan bukan kualitas.

Bagi saya, judul berita dan pernyataan di atas, laksana merepresentasikan kondisi sebenarnya sebagian besar pandangan kaum lelaki dalam berhadapan dengan perempuan. Pernyataan itu juga sekaligus menunjukkan sikap laten yang cenderung hegemonik dan perasaan superior kaum laki-laki yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi inferior. Mengapa persoalan gender yang dijadikan isu, dan bukan peningkatan kualitas? Dalam sistem sastra, pengarang –sebagai penghasil karya, penerbit atau media massa sebagai lembaga yang memungkinkan karya sastra itu diproduksi dan direproduksi, dan pembaca sebagai pihak yang memberi makna atas karya, diyakini tidak berdiri sendiri, melainkan hadir saling mempengaruhi. Maka, dilihat dari perspektif sistem sastra, judul berita dan pernyataan itu, bersifat ideologis maskulin. Yang dimasalahkan bukan teks sebagai objek kajian, melainkan sistem pengarang dan lebih khusus lagi menyangkut perkelaminannya.

Demikianlah, dalam sistem sastra, jika teks itu sendiri tidak diterjemahkan secara tekstual, melainkan secara kontekstual yang dicantelkan pada kecenderungan memasalahkan gender, maka sangat mungkin tafsir atas teks berikut pemaknaan dan penilaiannya, juga mengandung kecenderungan itu. Dalam hal ini, unsur di luar teks, tidak jarang ikut mempengaruhi pemaknaan seseorang atas tafsir dan nilai teks ketika berbagai kepentingan hadir di sana. Jadi, teks pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melatarbelakangi dan melatardepaninya. Ini pula yang terjadi dalam teks sastra Indonesia modern dalam hampir sepanjang usianya yang mencapai satu abad lamanya.

Perlu dicatat, bahwa kesusastraan Indonesia –seperti juga bahasa Indonesia—lahir dan bergulir melalui tiga jalur perkembangan.

Pertama, melalui penerbit swasta, terutama penerbit yang dikelola golongan peranakan Tionghoa. Berdasarkan catatan Claudine Salmon, perkenalan yang lebih awal golongan masyarakat ini dengan alat cetak memungkinkan mereka dapat mendirikan usaha penerbitan yang menerbitkan buku, majalah, dan suratkabar. Belakangan, golongan pribumi juga mencoba usaha penerbitan ini. Di Medan, misalnya, Hamka dan Helmi Yunan Nasution coba menerbitkan majalah Pedoman Masjarakat (1935). Beberapa karya Hamka pada awalnya dipublikasikan melalui majalah ini. Sutan Takdir Alisjahbana, juga mendirikan penerbit Dian Rakyat. Penerbit inilah yang kemudian menerbitkan novel Belenggu karya Armijn Pane.

Kedua, melalui media massa –suratkabar dan majalah. Dalam buku-buku sejarah sastra Indonesia, hampir tidak pernah tercatat karya sastra yang dipublikasikan atau diterbitkan di media massa sebagai bagian dari khazanah kesusastraan Indonesia. Jika mencermati media massa yang terbit pada awal abad ke-20 (1906—1928), tidak dapat dinafikan bahwa sesungguhnya pada masa itu telah berlahiran para penulis wanita.

Ketiga, melalui penerbitan Balai Pustaka. Mengingat Balai Pustaka merupakan lembaga kolonial Belanda, maka buku-buku yang diterbitkan lembaga itu isinya harus sejalan dengan kebijaksanaan politik kolonial. Pendirian Balai Pustaka sendiri memang dimaksudkan untuk menangkal pengaruh bacaan yang diterbitkan pihak partikulir atau penerbit swasta yang dikatakannya sebagai “Saudagar kitab yang kurang suci hatinya.” Muncullah cap “bacaan liar” yang sengaja dilekatkan pada buku-buku terbitan pihak partikulir itu. Perkembangan lewat jalur Balai Pustaka inilah kesusastraan Indonesia begitu kuat menanamkan pengaruhnya terutama dalam sistem pengajaran di sekolah.

Pengaruh Balai Pustaka yang begitu luas dan kokoh itu, ternyata tidak diikuti oleh jumlah pengarang dan jumlah buku yang diterbitkannya. Dalam hal ini, secara kuantitatif, jumlah buku, terutama novel yang diterbitkan pihak swasta berikut pengarangnya, masih jauh lebih banyak dibandingkan buku dan pengarang Balai Pustaka. Di antara sejumlah sastrawan Balai Pustaka yang muncul pada masa itu, tercatat tiga pengarang wanita, yaitu Paulus Supit (?), Selasih (=Sariamin =Seleguri), dan Hamidah (=Fatimah Hasan Delais). Kecuali novel Paulus Supit, Kasih Ibu (1932), Selasih, Kalau tak Untung (1933) dan Hamidah, Kehilangan Mestika (1935), seperti juga tema umum novel terbitan Balai Pustaka masa itu, mengangkat tema yang berkisar pada persoalan percintaan yang tidak berjalan mulus dan perkawinan yang gagal. Penderitaan yang dihadapi kaum wanita akibat perbuatan laki-laki yang ingkar janji. Tokoh utama perempuan, jatuh sebagai pecundang. Tetapi, di dalam novel Kasih Ibu, Paulus Supit menggambarkan tokoh ibu –yang janda— berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih sukses sebagai guru.

Dari sekitar 80-an novel yang diterbitkan Balai Pustaka (1920—1941), hanya novel Kasih Ibu karya Paulus Supit itulah yang menggambarkan tokoh perempuan tidak jatuh sebagai pecundang. Bahkan, berkat keberhasilan tokoh ibu itu pula, masyarakat di desanya mulai menyadari pentingnya arti pendidikan.

Dilihat dari ketiga jalur perkembangan sastra Indonesia, kehadiran para pengarang perempuan sesungguhnya ramai terjadi justru di luar Balai Pustaka. Tetapi, lantaran Balai Pustaka didukung keuangan pemerintah, menjadi bahan bacaan di berbagai peringkat sekolah, dan pendistribusian buku-bukunya melalui perpustakaan-perpustakaan keliling sampai ke pelosok desa, maka pengaruhnya, jauh lebih luas dan mengakar. Sastra Indonesia pada akhirnya seperti dikembangkan hanya oleh peranan Balai Pustaka.

Dua novel yang terbit pada zaman Jepang, Cinta Tanah Air (Balai Pustaka, 1944) karya Nur Sutan Iskandar, dan Palawija (Balai Pustaka, 1944) karya Karim Halim, agaknya mewakili gambaran umum kesusastraan Indonesia pada masa itu. Dalam dua novel itu, kita akan melihat, betapa hampir semua tokoh wanitanya, tidak hanya memperlihatkan semangat membela Tanah Air, tetapi juga ikut terjun membantu perjuangan di medan pertempuran. Tokoh-tokoh ibu, istri, atau anak perempuan, nyaris semuanya digambarkan sebagai pendorong semangat para pejuang. Bahkan, dalam novel Palawija, peristiwa perkawinan tokoh Sumardi –guru, pribumi—dan Sui Nio, gadis keturunan Tionghoa, seperti hendak memperlihatkan pentingnya berbagai suku bangsa menyatu dalam semangat bangsa Asia dan dalam usaha membela Perang Asia Raya.

Novel terbitan Balai Pustaka sebelum merdeka, secara tematik, tidak ada yang menyinggung persoalan agama. Meski begitu, citra Islam yang dilekatkan pada tokoh haji dan pemuka adat, digambarkan begitu negatif. Sementara gambaran tokoh perempuan, kecuali dalam Kasih Ibu karya Paulus Supit dan novel yang terbit pada zaman Jepang, sebagian besar jatuh sebagai pecundang, kalah oleh perbuatan brengsek tokoh laki-laki.
***

Selepas merdeka, jumlah pengarang wanita mulai bertambah, beberapa di antaranya patut pula diperhitungkan. Arti Purbani (istri Husein Djajadiningrat) mengawali periode ini lewat novelnya Widiyawati (1949). Ceritanya sendiri sebenarnya agak bertele-tele lantaran hampir semua tokoh dalam novel itu diungkapkan panjang lebar. Meskipun begitu, titik pusatnya jatuh pada tokoh utama Widiyawati (Widati) yang harus berhadapan dengan tradisi keluarganya yang kukuh berpegang pada adat kebangsawanannya.

Pengarang-pengarang wanita lainnya, di antaranya Luwarsih Pringgoadisuryo, Titis Basino, Th. Sri Rahayu Prihatmi, Haryati Subadio (Aryanti), Marianne Katoppo, dan N.H. Dini. Yang terakhir inilah dalam deretan pengarang wanita menempati kedudukan istimewa, terutama melalui novelnya Pada Sebuah Kapal (1973).

Secara keseluruhan, tema novel-novel pengarang wanita masih selalu berkisar pada persoalan dirinya sendiri; masalah wanita yang diceritakan dan diselesaikan oleh tokoh wanita. Memang masih bermunculan novel lain karya pengarang wanita, seperti Raumanen (1977) karya Marianne Katoppo atau Selembut Bunga (1978) dan Getaran-Getaran (1990) karya Haryati Subadio, tetapi tpersoalannya masih seputar problem domesti.
***

Fenomena yang kini menggelinding deras sebagai semacam gerakan dalam sastra Indonesia telah diperlihatkan oleh para novelis perempuan Indonesia pasca-Saman Ayu Utami. Jika Nh Dini dan Titis Basino sebagai novelis senior berhasil menerobos dan menempatkan dirinya sebagai novelis wanita yang sejajar dengan novelis pria pada zamannya, Ayu Utami lewat novelnya, Saman (1998) seperti berhasil menyebarkan semacam virus yang menggelisahkan bakat-bakat terpendam penulis perempuan lainnya. Dengan kualitas narasinya yang kuat, metaforanya yang cerdas, dan tema ceritanya yang memaksanya harus mengangkat persoalan seksual, posisi Saman dalam peta novel akhir dasawarsa tahun 1990-an itu seolah-olah seperti menjulang sendiri tanpa tersaingi. Novel keduanya, Larung (2001) memang tidak sesukses novel pertamanya itu, tetapi tempat Ayu Utami tetap penting dalam sastra Indonesia kontemporer.

Dewi Lestari lewat Supernova (2001) juga berhasil memahatkan “mainstream” baru dalam peta novel Indonesia dengan memasukkan deskripsi ilmiah sebagai bagian integral dalam cerita. Seperti juga yang terjadi pada Ayu Utami, novel kedua Dewi Lestari, Akar (2002) masih berada di bawah bayang-bayang novel pertamanya. Bersamaan dengan itu, muncul pula Fira Basuki yang mengawali kepengarangannya lewat novel Jendela-Jendela (2001) yang ternyata merupakan bagian pertama dari trilogi, Pintu (2002) dan Atap (2002). Fira Basuki jelas ikut melengkapi peta novelis perempuan Indonesia.

Sebelum Dewi Lestari dan Fira Basuki, sesungguhnya telah muncul nama Naning Pranoto yang dari tangannya tiba-tiba berloncatan sejumlah novel. Entah mengapa, tak banyak pembicaraan mengenai novel-novelnya itu. Sesungguhnya, ia menyodorkan sesuatu yang baru dalam tema novel Indonesia kontemporer, yaitu ketersisihan korban-korban politik. Dua novelnya, Mumi Beraroma Minyak Wangi (2001) dan Miss Lu (2003) misalnya, jelas hendak menempatkan masalah politik dan kekuasaan yang otoriter sebagai penyebab jatuhnya korban orang-orang tak berdosa. Di sini, Naning sengaja menggambarkan korban-korban politik itu dalam posisi yang teraniaya, meskipun korban-korban itu sesungguhnya tidak tahu-menahu dan sama sekali tidak terkait dengan masalah politik. Lalu, mengapa ia harus menjadi korban? Itulah politik. Di tangan penguasa yang otoriter, politik menjadi semacam hantu yang kapan saja dapat melakukan teror kepada siapa pun.

Naning Pranoto telah menghasilkan sekitar 15 novel; sebuah prestasi yang mengagumkan. Kehadirannya dengan sejumlah karyanya itu, tentu saja ikut memperkaya tema novel Indonesia. Bukankah tema politik yang seperti itu dianggap tabu dan dapat “mengganggu stabilitas nasional” jika terbit dan beredar pada zaman Orde Baru? Boleh jadi novel-novel Naning Pranoto ini ikut mengilhami beberapa novelis perempuan lainnya yang juga mengangkat masalah yang sama. Sebutlah novel Langit Merah Jakarta (2003) dan Laras (2003) karya Anggie D. Widowati. Pada zaman Orde Baru, tema dalam kedua novel itu dapat dikategorikan “tabu dan berbahaya karena dapat mengganggu stabilitas nasional.”

Dalam Langit Merah Jakarta, Widowati coba memotret peristiwa menjelang dan sesudah terjadi gelombang reformasi yang berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Soeharto. Novel ini laksana catatan penting mengenai peristiwa seputar gerakan reformasi.

Berbeda dengan Langit Merah Jakarta, dalam novel keduanya, Laras, Anggie D. Widowati lebih banyak mengungkapkan penyelewengan yang dilakukan para pejabat Orde Baru yang hampir tidak dapat dipisahkan dari tindakan korupsi dan manipulasi. Di balik kisah itu, Anggie tampak hendak mempersoalkan konsep keperawanan bagi perempuan. Dalam hal ini, laki-laki sering bertindak tak adil dalam menempatkan konsep keperawanan. Tokoh Laras dalam novel itu, adalah korban lelaki yang tidak bertanggung jawab. Tokoh Hendra kabur setelah berhasil merenggut keperawanan Laras. Hanya dengan ketabahan, Laras tampil menjadi sosok perempuan yang tegar dan kembali ke jalan yang benar.

Dalam novel Maria Etty, Hayuri (2004) tokoh-tokoh yang menjadi korban politik dan terjadinya penyelewengan yang dilakukan pejabat negara digambarkan lebih transparan lagi. Buntaran, ayah Hayuri, adalah salah satu korban politik yang kemudian meninggal di Pulau Buru. Hayuri adalah korban berikutnya meski sebenarnya ia tak memahami duduk persoalannya. Ia dibesarkan dalam bayangan traumatik oleh sosok seorang ibu yang berusaha tetap tegar. Setelah dewasa, cintanya kandas hanya lantaran ia berasal dari keluarga ekstapol. Meskipun akhir cerita happy ending, setidak-tidaknya terungkapkan betapa korban politik bisa menimpa seseorang berikut keluarganya. Dan stigma itu bisa datang dari siapa saja, termasuk orang-orang yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan pergolakan politik itu sendiri.

Selain kisah seputar gerakan reformasi serta kisah tentang korban politik pasca-tragedi 1965, sejumlah novelis perempuan mulai menunjukkan keberaniannya mengangkat masalah seks sebagai tema cerita. Sebutlah novel Nova Riyanti Yusuf, Mahadewa Mahadewi (Gramedia, 2003). Di balik penggambaran yang cukup gamblang perilaku seksual tokoh-tokohnya, termasuk persetubuhan dokter rumah sakit jiwa dengan pasiennya dan percintaan “aneh” pasangan gay (transeksual dan biseksual), Nova tampaknya hendak mengkiritik kemunafikan masyarakat dalam persoalan seks. Maka, saat kebutuhan biologis mendera seseorang, bebaskanlah hasrat itu tanpa perlu menutupinya dalam selimut norma atau konvensi sosial. Seputar persoalan itulah pesan yang hendak disampaikan Nova.

Djenar Maesa Ayu dalam novel pertamanya, Nayla (Gramedia, 2005), juga mengangkat berbagai penyimpangan seks. Sebagaimana tersirat dalam tulisan yang terdapat di halaman depan “untuk pembaca dewasa” –juga tertera dalam kumpulan cerpennya, Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu) (Gramedia, 2004)—novel Nayla mengangkat persoalan seks dalam kerangka pengungkapan perilaku brengsek orang per orang yang pada akhirnya harus selalu ada yang menjadi korban. Tokoh Nayla adalah korban dari segala kebrengsekan itu. Ibu yang telengas, kekasih sang ibu, Om Indra, yang menghamili pembantu. Ia juga kerap memamerkan sesuatu di hadapan Nayla yang jelas merupakan pelecehan seksual. Masa kecil yang suram itu, makin gelap setelah sang ayah meninggal dan ibu tiri membawanya ke tempat rehabilitasi. Kepedihan yang menggumpal-gumpal itulah yang membawanya menjadi lesbian dan menikmati hubungan seks dengan siapa pun dalam situasi penuh yang kegamangan. Ia tak lagi mempercayai cinta dan kebahagiaan. Di sana, penyimpangan seksual lebih disebabkan oleh trauma masa kecil yang sering menyimpan serangkaian kegetiran. Akibatnya memang jauh lebih dahsyat dari perkiraan, mengingat ia berkaitan dengan luka-jiwa, trauma psikologis. Boleh jadi Djenar hendak menegaskan kembali bahaya psikologis yang berat dan jauh lebih berbahaya dibandingkan luka fisik ketika seseorang di masa anak-anaknya mengalami pelecehan seksual.

Ana Maryam dalam Mata Matahari (Bentang, 2003), juga mengangkat persoalan seks bebas dan lesbianisme. Tokoh Thery digambarkan aman-aman saja dan begitu menikmati hubungan intimnya dengan Destano, kekasihnya. Tokoh Lola, sahabat Thery, juga begitu menikmati perilakunya yang gonta-ganti pasangan. Suatu hari, ketika Destano melumat Lola dan membawanya terbang puncak kenikmatan, Lola pun menyambut dengan gairah yang tak kalah dahsyatnya, meski ia tahu, bahwa lelaki itu tidak lain kekasih sahabatnya sendiri. Lalu apa yang terjadi ketika Thery memergoki keduanya sedang berkecan? Mula-mula terjadi sumpah-serapah. Namun, ketika Destano meninggalkan kedua perempuan yang selalu menjadi pemuas nafsunya itu, Thery dan Lola jatuh pada hubungan lesbianisme. Begitulah, novel ini coba menguak perilaku seks bebas dan lesbianisme. Di akhir cerita, kedua perempuan itu memutuskan untuk masing-masing punya satu anak, tanpa ayah, sambil tetap menikmati hidup sebagai sepasang kekasih sesama jenis.

Jika dalam novel-novel itu, penggambaran tindak perbuatan seks sebagai salah satu peristiwa yang sebenarnya bisa saja disampaikan secara implisit, maka dalam novel Bukan Saya, tapi Mereka yang Gila (KataKita, 2004) karya Stefani Hid, seks seperti sengaja dihadirkan sebagai bagian penting dari keseluruhan cerita. Dalam novel itu, seks ditempatkan sebagai peristiwa yang seolah-olah yang harus ada. Maka, lewat telepon pun, orang dapat melakukan hubungan seks dan menikmatinya lewat suara, tanpa harus berhubungan secara fisik. Struktur cerita novel ini menyerupai kisah dalam film-film biru. Meski di sana ada penggambaran latar belakang masa kecil Nian –ibu yang cerai dan kawin lagi, dan ayah, seorang dokter yang entah mengapa mengidap kelainan jiwa— seperti tidak ada pengaruhnya pada hasrat seksual tokoh utama itu. Seks menjadi sesuatu yang hadir stereotipe bahwa hidup dan segala aktivitas keseharian seolah-olah tidak lengkap, jika tak ada peristiwa yang berhubungan dengan perkara begituan. Hidup seakan hanya untuk urusan itu. Lalu apa maknanya seks bagi tokoh-tokohnya, tak ada penjelasan. Bukankah perilaku seseorang di masa kini, termasuk perilaku seksualnya dengan segala penyimpangannya, menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, dengan pembentukan jiwa (psikis) masa kanak-kanak. Dalam hal ini, unsur seks sengaja dihadirkan sebagai alat sensasi lantaran penggambarannya yang artifisial dan vulgar itu.

Pemanfaatan seks sebagai alat perjuangan ideologis –jadi bukan sekadar tempelan—tampak pada novel Ode untuk Leopold von Sacher—Masoch (2002) karya Dinar Rahayu, Swastika (2004) karya Maya Wulan –meski juga dalam kedua novel itu terkesan hendak membangun sensasi— dan Tabularasa (2004) karya Ratih Kumala. Dalam novel Dinar Rahayu, masalah seks dalam hubungannya dengan masokisme dan perilaku transeksual dibungkus dalam kemasan mitologi. Mitos tentang persembahan seorang gadis perawan untuk menambah kekuatan Sang Dewa atau dipercaya untuk tujuan tertentu, sesungguhnya sekadar alat legitimasi maskulin yang memperlakukan perempuan sebagai hidangan. Dinar Rahayu membalikkan mitos itu dengan menjadikannya laki-laki sebagai hidangan, dan perempuan dapat memuaskan nafsu seksualnya dengan perilaku heteroseksualnya. Dalam masalah seks, perempuan sebenarnya lebih berkuasa. Maka, dengan kekuatan seksnya, perempuan dapat berkuasa atas diri laki-laki. Jadi, dalam hal ini, Dinar Rahayu seolah-olah hendak menciptakan kembali sebuah mitos tandingan –sebuah mitologi baru— dari mitos masa lalu –khasnya mitologi Yunani dan Skandinavia—yang sesungguhnya bersifat transhistoris. Bukankah mitologi itu merupakan peristiwa masa lampau yang cenderung sulit –bahkan tidak—dapat dipertanggungjawabkan secara historis.

Dalam Swastika, Maya Wulan menempatkan problem seks justru sebagai alat untuk membunuh hasratnya melakukan penyimpangan seksual. Swastika, tokoh utama dalam novel itu, merasa ada gejala lesbianisme dalam dirinya. Ia selalu terangsang ketika berdekatan dengan sesamanya. Tambahan lagi, Sila, sahabatnya sejak kecil, selalu menggangu dan menumbuhkan naluri seksualnya. Maka, ia harus melupakan hasratnya bercinta dengan sesama. Ia tak mau jadi lesbian. Dalam bayangan ketakutan itulah, ia harus dapat meyakinkan diri sendiri. Pilihannya, jatuh pada pengembaraan melakukan hubungan seks dari satu lelaki ke lelaki lain. Termasuk keputusannya menikah dengan Amrullah, lelaki baik-baik yang kuliah di Kairo.

Apa yang terjadi pada malam pertama perkawinan Swastika itu? Amarullah, lelaki yang sangat mencinta Swastika dan kini resmi menjadi suaminya itu, merasa terluka. Meski soal virginitas tak mutlak benar, ia tetap tak dapat menerima Swastika. Ia tak mau tahu duduk perkara sebenarnya. Yang dihadapinya kini adalah Swastika yang terlalu jujur dan tak lagi perawan. Salahkah jika kelak Swastika jadi lesbian?

Begitulah, Maya Wulan menempatkan tema seks bukan sekadar tempelan, meski penggambarannya kerap jatuh pada bentuk artifisial. Ia justru hendak digunakan sebagai alat perjuangan untuk mengembalikan hasrat seksualnya sesuai dengan jenis kelamin yang disandangnya sejak lahir. Meski Wulan tak tegas menyatakan keberpihakannya, setidaknya ia memberi penyadaran bahwa hasrat seksual seseorang tidaklah sesederhana yang diduga. Ia terbangun melalui proses panjang sejarah hidup orang per orang. Maka, stigma atas kaum homoseks, lesbian, biseks, atau heteroseks, perlu ditempatkan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang melatarbelakanginya.

Ratih Kumala dalam Tabularasa, justru melihat masalah perkelaminan sebagai hak asasi manusia yang berlaku universal. Ia coba mengangkat masalahnya dari semangat untuk tidak tergantung pada salah satu jenis kelamin –laki-laki atau perempuan—, meski gagasan itu bukan yang utama, Ratih cenderung menempatkan hakikat naluri seksual manusia yang tidak terikat oleh jenis kelamin, sukubangsa, ras, tradisi budaya atau agama. Ia menekankan kesetaraan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam melakukan pilihan atas teman hidup. Ketika seorang laki-laki atau perempuan menentukan hendak hidup bersama dengan lawan jenisnya atau dengan sejenisnya, ia telah menjalankan hak asasinya sebagai manusia. Lalu, mengapa laki-laki yang kawin dengan sejenisnya (homoseksual) atau perempuan yang kawin dengan perempuan (lesbian), harus mendapat sanksi sosial? Bukankah hakikatnya sama dengan seseorang yang kawin dengan lawan jenisnya. Bukankah perkawinan itu tidak semata-mata berurusan dengan persoalan reproduksi? Siapa pun bebas menentukan pilihan ketika seseorang dengan pasangan hidupnya memilih untuk punya anak atau tidak. Bukankah kawin dengan sesama jenis jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan suami-istri yang menelantarkan anak-anaknya sendiri?

Dalam novel ini, kita sama sekali tidak menemukan penggambaran adegan seks yang artifisial. Ratih Kumala tampaknya sengaja tidak mengeluarkan kata-kata ini, itu, anu atau nama apa pun yang berhubungan dengan perangkat jenis kelamin. Dengan demikian, yang muncul adalah gagasan tentang makna perkawinan, tentang makna memilih pasangan hidup, apa pun jenis kelaminnya. Inilah sebuah novel yang berhasil mengusung ideologi seksual dalam makna sesungguhnya. Jadi, tanpa harus menggambarkan adegan ciuman atau persenggamaan secara eksplisit, Ratih dengan sangat meyakinkan telah berhasil mengangkat substansi persoalannya menjadi lebih ideologis dan universal. Sebuah novel yang mengangkat hakikat seks secara piawai dan cerdas. Dari sanalah estetika novel itu hadir dan menyelusup ke dalam alam pikiran pembacanya sebagai sebuah pesan ideologis.
***

Demikianlah, berbagai persoalan yang sebelumnya dianggap tabu, terlarang atau hal-hal yang pada zaman Orde Baru sering dicap “berbahaya bagi stabilitas nasional” kini seperti berjejalan memasuki sejumlah novel karya para penulis perempuan. Selain kisah yang berhubungan dengan korban politik tahun 1960-an dan tema seks, tak sedikit pula penulis perempuan ini yang coba mempertanyakan kembali kedudukan dan citra perempuan menurut perspektif tradisi, kultur, dan agama.

Oka Rusmini dalam Tarian Bumi (2000) dan Kenanga (2003), misalnya seperti hendak menggugat tradisi adat, budaya, dan agama yang terlalu memojokkan posisi perempuan. Dalam Tarian Bumi, tokoh utama Ida Ayu Telaga Pidada, perempuan bangsawan yang karena menikah dengan seorang Wayan, lelaki dari kasta yang lebih rendah, kerap dituding sebagai biang kesialan keluarga. Telaga akhirnya ikhlas menanggalkan kasta kebangsawanannya dan memilih menjadi perempuan sudra yang utuh.

Dalam Kenanga, problemnya agak lebih rumit. Tokoh utama Kenanga harus berhadapan dengan cinta terlarang. Kencana, adiknya, kawin dengan Bhuana, lelaki yang justru memperkosanya. Di sana, cinta terpaksa tunduk pada norma agama, citra kasta Brahmana, dan sejumlah aturan yang justru memasung kebebasan perempuan. Belum problem yang menyangkut perselingkuhan yang harus disembunyikan rapi semata-mata demi menjaga martabat kasta. Kritik atas perkastaan dan kebangsawanan dalam masyarakat Bali yang juga pernah dilontarkan Putu Wijaya dalam Bila Malam Bertambah Malam.

Tokoh utama dalam kedua novel itu seakan-akan menjadi corong pengarangnya yang hendak merepresentasikan problem gender dalam masyarakatnya. Di sana, posisi wanita, dari kasta mana pun, tetap saja berada dalam posisi yang tak berdaya, ketika segala urusan bermuara pada tradisi adat, budaya, dan agama. Novel Tarian Bumi dan Kenanga menjadi begitu penting dalam peta novel Indonesia, tidak hanya karena kekuatan warna lokal dan kultur etniknya yang khas Bali, tetapi juga lantaran di sana ada problem gender yang begitu kompleks, rumit, dan penuh manipulasi.

Novel Namaku Teweraut (2000) karya Ani Sekarningsih juga sangat kuat mengangkat problem gender dalam kaitannya dengan kultur etnik. Novel pemenang Hadiah Yayasan Buku Utama untuk terbitan tahun 2000 ini secara sangat meyakinkan menyuguhkan sebuah potret sosial masyarakat Asmat, Papua. Teweraut, tokoh utama dalam novel itu, berkisah tentang berbagai harapan, idealisme, dan kegetiran seorang perempuan yang terkungkung sedemikian rupa oleh tradisi dan norma masyarakatnya. Di sana, perempuan seperti benda yang dapat diperlakukan seenaknya oleh siapa pun yang bernama laki-laki. Atas nama tradisi, laki-laki menjadi begitu berkuasa atas “benda-benda” itu.

Ratna Indraswari Ibrahim dalam Lemah Tanjung (2003) dan dalam sejumlah novelnya yang lain, tampak masih setia pada persoalan yang dihadapi perempuan Jawa dalam berhadapan dengan masuknya pengaruh modern serta terjadinya perubahan sosial politik di Indonesia.

Masih dengan semangat melepaskan diri dari berbagai stigma yang memojokkan kaum perempuan, Abidah el Khalieqy dalam Geni Jora (2004) mengaitkannya dalam lingkaran tradisi Jawa dan pesantren (Islam). Meski gugatan Abidah disampaikan secara implisit, ia seperti menyodorkan semacam solusi untuk menjawab problem itu, yaitu dengan menjadi sosok seorang muslimah yang cerdas, berwawasan, dan cantik –setidak-tidaknya, cantik perilakunya. Hanya dengan itu, kaum lelaki akan menghargai perempuan. Dengan itu pula, ia tak akan dilecehkan, bahkan sangat mungkin, lelakilah yang akan jadi pecundang atau suka—tidak suka, menempatkan posisi perempuan secara proporsional.

Beberapa penulis perempuan yang juga mengusung citra ideal perempuan muslimah, antara lain, Asma Nadia yang telah menghasilkan lebih dari 25 novel, dan nama-nama lain yang bertebaran dan sangat mungkin masih banyak yang tercecer.

Secara umum, kehadiran para penulis perempuan dalam peta novel Indonesia kontemporer memperlihatkan adanya perubahan sikap dalam menempatkan posisi dan peranan perempuan dalam kehidupan kemasyarakatan, yaitu hasrat untuk tidak lagi terkungkung dalam lingkup domestik. Perubahan sikap itu terungkap dari tema-tema yang diangkatnya yang berkaitan dengan lima stigma sebagai akibat dari: (1) korban politik, (2) tradisi dan kultur masyarakat, (3) problem seks, (4) tafsir agama sebagai alat legitimasi, dan (5) problem domestik. Mengenai problem domestik yang dimaksud di sini, bukanlah persoalan yang berkutat dalam lingkup kehidupan rumah tangga, melainkan sebagai sumber yang kemudian melahirkan berbagai problem lain yang menggiring perempuan dalam posisi yang serba-salah, marjinal, teraniaya, inferior, dan tak berdaya. Dalam novel Dadaisme (2004) karya Dewi Sartika, misalnya, digambarkan bahwa perkawinan atas nama tradisi dan martabat yang disepakati keluarga merupakan sumber terjadinya segala perilaku menyimpang. Jadi, ada usaha untuk melebarkan problem domestik menjadi masalah publik. Dan itu pula yang terjadi dalam sejumlah besar novel yang telah dibicarakan itu.

Di antara para penulis perempuan itu, satu novelis lagi yang patut mendapat catatan khusus seyogianya disematkan pada nama Nukila Amal. Dalam novelnya Cala Ibi (Pena Gaia Klasik, 2003) itu, Nukila Amal tidak hanya memanfaatkan sejumlah teknik dan gaya bertutur yang kompleks dan kaya dengan tema yang sepenuhnya diserahkan kepada tafsir pembaca, tetapi juga hendak mengembalikan hakikat novel sebagai cerita. Maka, ia pun bercerita tentang apa saja, tentang siapa saja, atau apa pun. Mengingat cerita sebagai hakikat novel, maka kekuatan narasi adalah kunci segalanya. Nukila Amal berhasil memanfaatkan kekuatan narasinya secara maksimal.

Pertanyaannya kini: di manakah perempuan dan agama dalam novel Indonesia?
Dari sejumlah novel yang sudah dibicarakan tadi, posisi tokoh perempuan ketika ia harus berhadapan dengan tafsir agama sebagai alat legitimasi tampak menonjol dalam novel Geni Jora karya Abidah el Khalieqy dan novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Dalam melakukan perlawanan, tokoh Kejora harus berhadapan dengan tradisi keluarga dalam lingkungan pesantren yang menempatkan perempuan cukup duduk manis di dapur atau di dalam rumah. Tradisi keluarga terlanjur kokoh menempatkan posisi perempuan—istri, dalam ruang tiga –ur: sumur—dapur—kasur. Lalu, ia juga berhadapan dengan kultur masyarakat yang telah punya stigma sendiri dalam memandang posisi perempuan. Di sana, hadir pula doktrin agama yang ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki.

Posisi perempuan dalam Tarian Bumi, juga lebih rumit lagi. Perkastaan tidak hanya berdampak pada perkara kehidupan di dunia, tetapi juga menyangkut akhirat –nirwana. Maka, barang siapa tak patuh pada perkastaan, ia akan sengsara hidup di dunia, mendapat karma, di akhirat, ia juga akan gagal masuk nirwana. Tetapi di sana, persoalannya tidak sesederhana ini. Serangkaian manipulasi sengaja dilakukan, semata-mata untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga, melanggengkan posisi dunia laki-laki berada setingkat di bawah dewa.

Agama sebagai alat legitimasi dan pemanipulasian ajarannya sebagai usaha melanggengkan kekuasaan laki-laki, ternyata juga bertebaran dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan di belahan dunia yang lain. Periksa saja novel Pohon Tanpa Akar karya Syed Waliullah (Bangladesh), Sutan Baginda karya Shahnon Ahmad (Malaysia), atau Istri untuk Putraku karya Ali Ghalem (Aljazair). Para pengarang laki-laki itu juga melihat, betapa agama dijadikan alat untuk ngapusi, memanipulasi kebrengsekan, dan legitimasi peran sosial laki-laki.

Novelis India, Kamala Markandaya dalam novelnya Madu dalam Saringan (Nectar in a Sieve), juga mengungkapkan posisi perempuan India sama buruknya dengan perempuan Bangladesh, Aljazair, Malaysia, Papua, atau Mesir –sebagaimana yang diangkat Nawal el-Saadawi dalam Perempuan di Titik Nol dan beberapa novelnya yang lain. Agama dan kebudayaan dibangun sedemikian rupa untuk memposisikan perempuan sebagai makhluk yang paling teraniaya. Meskipun tanpa balutan agama, Pearl S. Buck dalam Bumi yang Subur menggambarkan perempuan Cina sekadar sebagai pajangan dunia laki-laki.

Di balik gambaran yang sangat mengenaskan tentang kondisi perempuan di berbagai belahan dunia itu, tersirat –terutama dari sejumlah novel karya pengarang perempuan—bahwa perempuan dalam banyak hal lebih tahan banting, lebih tabah, sabar, ulet, dan lebih matang ketika menghadapi persoalan hidup yang begitu gawat.

Dari gambaran itu, kita (: pembaca) tanpa sadar seperti memperoleh penyadaran, bahwa selama ini penindasan dan penganiayaan perempuan terjadi di mana-mana atas nama martabat keluarga, norma sosial, keluhuran budaya, kesucian agama, bahkan atas nama kekuasaan Tuhan. Begitu banyak manipulasi digunakan sebagai kedok untuk menutupi penganiayaan dan penindasan.
***

Bagaimana para pengarang perempuan Indonesia menyikapi problem kaumnya yang begitu rumit dan kompleks itu? Menurut hemat saya, persoalan seks yang diangkat sebagai tema cerita hanyalah salah satu bagian dari problem perempuan yang mahakompleks. Jadi, ada persoalan yang sebenarnya jauh lebih mendasar, yaitu pembongkaran pada akar masalahnya. Kebudayaan dan agama harus diterjemahkan sebagaimana semestinya. Islam, misalnya, merupakan agama yang menjunjung keagungan perempuan. Tetapi mengapa begitu banyak pemuka agama yang membalikkan keluhuran dan keagungan perempuan itu menjadi penganiayaan dan penindasan. Di sana tentu ada sesuatu yang tidak beres. Ada penafsiran doktrin agama yang menyesatkan. Maka, gerakan penyadaran itu, mesti dimulai dengan pembongkaran-pembongkaran segala pemanipulasian norma sosial, tradisi, budaya, dan agama. Stigma tentang perempuan seyogianya ditumpas sampai ke akar-akarnya.
***

Jika melihat fenomena yang terjadi dalam sastra Indonesia selepas tahun 2000 ini, rasanya kita optimis bahwa kehidupan kesusastraan Indonesia di masa mendatang, akan jauh lebih semarak dengan tema dan gaya pengucapan yang lebih beragam. Persoalannya tinggal, apakah para sastrawan kita, terutama sastrawan perempuan Indonesia dapat mengangkat tema-tema yang bersumber dan bermuara pada problem gender. Oleh karena itu, kinilah saatnya sastrawan (perempuan) Indonesia, memperlihatkan diri akan kemampuannya mengeksploitasi dan mengeksplorasi berbagai problem sosio-kultural kita. Tanpa usaha pendayagunaan dan penjelajahan itu, tanpa usaha penggalian dan pendalaman keberagaman kekayaan kultur kita, niscaya karya-karya yang akan dihasilkannya hanya sebagai karya yang baik, tidak monumental. Jika begitu, ia hanya sekadar meramaikan belaka dan tidak cukup penting untuk melengkapi catatan sejarah kesusastraan Indonesia. Sejumlah nama yang secara kolektif telah disebutkan itu, cukup signifikan mewarnai peta kesusastraan Indonesia di masa mendatang. Semoga!
***